Sign in or 
Share this
ARTIKEL TELEKOMUNIKASI
Bersaing Kok, Masih Mahal ?
2008-12-04 05:44:10
Hasil penyelidikan KPPU mengindikasikan terjadinya persaingan tidak sehat di industri telekomunikasi akibat adanya kepemilikan silang Temasek.
Mungkin Anda sekarang sudah menggunakan ponsel. Asyik. Kemana-mana bisa melakukan komunikasi. Ruang yang tadinya begitu sempit, sekarang terasa lebar. Informasi bisa dengan sekejap didapatkan dan komunikasi dengan siapa saja kapan saja dengan mudah dilakukan. Tapi, tentu dibanding dulu, kini kita perlu budget khusus untuk membiayai pola hidup menggunakan ponsel ini.
Coba kita hitung hitung-hitung lagi, berapa kira-kira pengeluaran untuk membayar pulsa ponsel Anda dalam sebulan. Iseng-iseng, bandingkan dengan penghasilan Anda. Ada yang mengatakan, rata-rata pengeluaran orang Indonesia untuk biaya selulernya bisa mengambil porsi 10% sampai 20% dari pendapatan. Ini tentu saja angka yang sangat menarik, sebab dengan proporsi sebesar itu, jelas sekali seluler telah menjadi kebutuhan pokok yang tidak dapat ditawar. Buktinya, orang rela mengeluarkan 10% sampai 20% pedapatannya untuk biaya komunikasi.
Tapi, bukan tidak mungkin hal itu bisa juga disebabkan karena mahalnya tariff seluler di Indonesia. Lembaga riset Morgan Stanley pada laporan yang diterbitkan 2006 menjelaskan, Indonesia berada di posisi nomor dua dari negara-negara emerging market yang tariff selulernya paling mahal. Posisi ini sedikit dibawah Australia. Padahal jika dibandingkan dengan total rata-rata pendapatan orang Indonesia mahalnya tariff seluler ini menjadi problem sendiri.
Tidak aneh jika Morgan Stenley melaporkan prosentase EBITDA margin (keuntungan sebelum pajak) perusahaan seluler di Indonesia menduduki posisi teratas dibanding negara-negara lainnya. Sebut saja Telkomsel yang menempati urutan pertama dan Indosat menempati urutan ke empat. Artinya prosentase tingkat keuntungan yang diraih Telkomsel dan Indosat jauh di atas operator seluler negara-negara lain. Makanya banyak orang mempertanyakan apakah keuntungan itu diraih dengan cara bisnis yang wajar? Dan apakah masyarakat Indonesia memang harus membayar pulsa sedemikian mahalnya? Jika melihat dari hasil pemeriksanaan yang dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), bisa disimpulkan kondisi itu disebabkan karena terjadinya persaingan tidak sehat di Industri seluler di Indonesia.
Dalam laporan hasil meperiksaan tertanggal 27 September 2007 KPPU melihat, ketidaksehatan ini terjadi karena dalam struktur kepemilikan Telkomsel dan Indosat, terdapat satu rantai komando yang ujung-ujungnya bermuara ke Temasek, sebuah lembaga investasi milik pemerintahan Singapura. Ini dibuktikan dengan adanya kesamaan personil pada posisi-posisi strategis di berbagai anak perusahaan milik mereka sampai kepada komposisi personil di Telkomsel maupun Indosat. Sebagai operator seluler terbesar pertama dan kedua di Indonesia, tentu saja keterkaitan Telkomsel dan Indosat ini dapat menjadi kekuatan pasar yang berkemampuan mendikte arah persaingan.
Apalagi dalam struktur industri telekomunikasi selain setiap operator bersaing juga terdapat kerjasama yang tidak dapat dielakan, melalui keharusan interkoneksi. Kekuatan ini yang pernah dimainkan Telkomsel, yang mensyaratkan operator lain yang ingin melakukan sambungan interkoneksi dengannya harus menetapkan tariff yang tidak boleh lebih rendah disbanding tariff Telkomsel. Meskipun klausul itu akhirnya dihapus dari perjanjian interkoneksi, ini mengindikasikan betapa persaingan di industri ini tidak mampu menarik posisi harga pada efisiensi hingga masyarakat harus membayar tariff lebih mahal.
Tentu saja berkali-kali tangkisan dilakukan STT Telemedia anak perusahaan Temasek yang memiliki Indosat dilakukan. Mereka mencoba meyakinkan bahwa meskipun bermuara pada Temasek, tetapi tidak ada pengaruh dalam konteks persaingan antara Indosat dan Telkomsel. Artinya, menurut STT Telemedia, di pasaran antara Telkomsel dan Indosat bersaing secara wajar.
Namun, hasil pemeriksaan KPPU berpendapatan lain. Jika betul kesimpulan KPPU ini, maka niat pemerintah untuk mengubah pola persaingan industri telekomunikasi dengan memisahkan Telkom dan Indosat, dengan tujuan agar terjadi persaingan sehat yang ujung-ujungnya membuat harga yang didapat masyarakat menjadi wajar bisa dikatakan gagal. Jika sebelumnya antara Telkom dan Indosat terjadi kepemilikan silang di berbagai operator seluler, kini yang kepemilikan silang itu justru dilakukan oleh Temasek.
Tidak mudah memang membuktikan apakah benar terjadi persaingan tidak sehat karena kepemilikan silang tersebut. Bahkan KPPU sendiri belum bersuara bulat, karena salah seorang anggotannya menyatakan pendapat berbeda. Namun demikian, bagi masyarakat yang paling penting adalah mendapatkan layanan yang baik dengan harga wajar. Tugas pemerintahlah untuk melindungi rakyatnya dari akal-akal pengusaha…
( Eko Kuntadhi )
( di kutip dari mobile MAGAZINE / desember 2008 )
*************************************************************************************************************
No BTS, No Communication
2008-12-04 07:35:38
Tanpa BTS kita tak mungkin berkomunikasi lewat ponsel.
Tahukah anda bahwa ponsel menjadi tak ada artinya bila di wilayah kita belum ada jaringan telekomunikasi? Maklum, jaringan inilah yang menjadi penghubung perangkat ponsel anda dengan sesama ponsel atau telepon rumah (PSTN). Nah, jaringan ini diterima dan dipancarkan oleh benda yang disebut dengan BTS (base tranceiver station).
Jadi mahluk apaan BTS itu? Gampangnya, Base Tranceiver Station (BTS) merupakan menara pemancar dan penerima yang menghubungkan ponsel satu dengan yang lainnya lewat jaringan telekomunikasi. Jadi, fungsi BTS sangat penting dalam pembangunan sistem telekomunikasi kita. Tak ada BTS, tak ada ngerumpi lewat ponsel.
Penting bagi Semua Fihak
Saat ini, ada puluhan ribu menara BTS yang telah dibangun operator di seluruh Indonesia. Dan itu akan terus bertambah dari tahun ke tahun. Kenapa demikian? Pembangunan BTS memiliki hubungan dengan peningkatan jumlah pelanggan telekomunikasi. Tentu ini sangat penting bagi si operator. Penambahan pelanggan berarti tambah penghasilan. Pembangunan BTS juga memiliki hubungan penting dengan meningkatnya penetrasi penggunaan alat telekomunikasi di Indonesia. Semakin banyak BTS yang dibangun semakin banyak juga masyarakat kita yang akan mampu menikmati layanan telekomunikasi. Terutama untuk mereka yang tinggal di wilayah terpencil atau pelosok. Dan komunikasi yang lancar juga akan menjadi salah satu faktor pendorong meningkatnya aktivitas ekonomi dan bisnis di satu daerah.
Operator Terus Tambah BTS
Melihat hal itu, tak heran bila kebanyakan anggaran operator digunakan untuk membangun BTS. XL memfokuskan anggaran tahun 2007 ini untuk pembangunan BTS di wilayah luar jawa. ” Kita akan memperluas jaringan BTS di wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Papua.”demiian tutur Hasnul Suhaemi, Direktur Utama XL. Ada penambahan sekitar 3500 BTS di seluruh Indonesia. Ini artinya pada tahun 2007 XL akan memiliki 10.700 BTS.
Sedangkan Telkomsel, pada tahun 2007 akan membangun 5.000 BTS,dari 14 ribu BTS yang telah dimilikinya pada tahun 2006 lalu. Kebanyakan BTS tersebut akan dibangun untuk Indonesia bagian timur.
”Indosat sendiri akan menambah sekitar 3500 -4000 BTS di tahun 2007,” jelas Adita Irawati, Divison Head Public Relation Indosat. Hingga akhir tahun 2006, Indosat telah memiliki 6700 BTS. Alokasi terbesar dipusatkan pada wilayah di luar jawa. Dengan perbandingan 60:40, tambahnya kemudian.
Proses Membangun BTS
Untuk membangun satu BTS, operator paling tidak harus merogoh kocek sekitar 650 juta hingga 1 milyar. Proses pembangunannya melibatkan sumber daya manusia dari beragam latar belakang ilmu. Mulai dari jebolan Teknik Elektro, Teknik Sipil, marketing hingga mereka yang tahu bidang hukum. Hal pertama yang dilakukan adalah memilih tempat atau lokasi, melakukan desain RBS (Radio Base System), melakukan desain transmisi, menyusun dokumen atau proposal. Bila tak ada kendala dengan Pemda atau masyarakat sekitar, baru kemudian dibangun kontruksinya. Setelah selesai, sistemnya di integrasikan dengan jaringan (network) yang telah ada. Baru kemudian BTS dapat beroperasi.
Kendala dari Sisi Regulasi
Tantangan yang muncul dilapangan banyak datang dari pemerintah daerah. Peraturan daerah yang ada malah menghambat pembangunan BTS. Demikian keluhan yang banyak dilontarkan oleh operator. Tak hanya itu, masyarakat disekitar pembangunan BTS juga banyak yang melakukan resistensi. Isu kesehatan dan keadilan ekonomi menjadi hal yang banyak diteriakan oleh mereka.
”Namun itu semua tidak akan terjadi jika kita memiliki standar nasional dalam melakukan pembangunan BTS,” demikian tegas Asjrin Chudary, GM Infrastructure & Sitaq XL. Siapa yang mengeluarkan standar ini? Tentu saja pemerintah. Harus ada definisi yang jelas tentang apa itu tower BTS? Bagaimana syarat membangun tower ini? Spesifikasi tower seperti apa? Dan banyak lagi. Bila panduan itu ada dan menjadi peraturan nasional maka resistensi atau kendala yang muncul saat hendak membangun BTS tak akan muncul, demikian jelas Asjrin.
Selama ini pemerintah hanya mengacu pada IEC (International Electrotechnical Commission), ITU (International Telecommunication Union) dan IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers). Semua negara memang mengacu kepada badan-badan tersebut. “Namun harus ada local content sehingga aturan itu sesuai dengan kondisi sebuah negara,” demikian tutur Asjrin. Hal ini yang tidak dibuat oleh pemerintah kita.
( Yogi Prasetya ) ( di kutip dari mobile MAGAZINE / desember 2008 )
suryaprima |
Latest page update: made by suryaprima
, Dec 5 2008, 2:23 AM EST
(about this update
About This Update
Edited by suryaprima
643 words added 2 images added 1 image deleted view changes - complete history) |
|
Keyword tags:
artikel telekomunikasi
More Info: links to this page
|
There are no threads for this page.
Be the first to start a new thread.
